SUMENEP, Portaljatim.net – Ketua KWK menegaskan bahwa aktivitas seismik PT KEI berpotensi memperpanjang kemelut sosial apabila dilanjutkan tanpa adanya komitmen awal yang transparan dan inklusif.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten dan DPRD memiliki peran strategis untuk memfasilitasi dialog antara perusahaan, masyarakat terdampak, dan pemangku kepentingan lain guna mencegah eskalasi konflik horizontal. Ahad, (21/09/2025).
Menurut KWK, permasalahan ini tidak semata bersifat teknis, melainkan terkait dengan hak masyarakat pesisir atas lingkungan yang aman dan keberlanjutan kehidupan mereka.
Ia mengingatkan agar kepentingan sepihak tidak mengabaikan keresahan warga yang berpotensi berkembang menjadi instabilitas sosial.
Penulis: LS
