Oleh Suryadi
Sumenep, Portaljatim.net – Polemik mengenai pelaksanaan survei seismik di wilayah Kangean terus mengemuka. Penolakan yang disuarakan masyarakat lahir dari kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan maupun implikasi sosial-ekonomi. Sikap kritis semacam itu patut diapresiasi, sebab keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan pembangunan merupakan manifestasi dari demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Ahad(19/10/2025)
Namun, sorotan publik yang begitu keras terhadap isu seismik menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa energi moral yang sama tidak tampak ketika ancaman narkoba kian merajalela di Kangean? Mengapa deklarasi besar-besaran tidak pernah digelar saat harga BBM melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), atau ketika kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi (motor bodong) bebas berkeliaran di jalanan, menyalahi hukum, sekaligus mengancam keselamatan masyarakat?
Jika dibandingkan, dampak narkoba jauh lebih nyata dan langsung. Zat terlarang ini merampas masa depan generasi muda, melumpuhkan potensi sumber daya manusia, serta melemahkan daya saing masyarakat lokal. Sementara itu, maraknya motor bodong dan lemahnya penegakan aturan turut memperburuk tatanan sosial. Fenomena tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi kriminalitas yang meruntuhkan wibawa negara serta menormalisasi budaya abai terhadap hukum.
Dalam perspektif pembangunan sosial, narkoba dan lemahnya ketertiban hukum merupakan ancaman destruktif yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kekhawatiran jangka panjang terkait survei seismik. Generasi Kangean tidak akan hilang hanya karena getaran seismik di dasar laut, tetapi dapat hancur apabila narkoba dibiarkan merajalela tanpa upaya perlawanan yang serius.
Poin penting dari kritik ini bukanlah meremehkan aspirasi masyarakat terhadap isu lingkungan, melainkan menyerukan konsistensi dalam menyalurkan keberanian moral. Suara lantang menolak seismik seharusnya juga diarahkan, bahkan dengan intensitas lebih tinggi, terhadap ancaman nyata: narkoba, motor bodong, serta lemahnya penegakan aturan hukum.
Kangean membutuhkan gerakan sosial yang tidak selektif. Deklarasi besar melawan narkoba, penertiban kendaraan ilegal, serta penegakan hukum yang konsisten harus menjadi prioritas bersama. Sebab, masa depan generasi Kangean lebih ditentukan oleh ketangguhan masyarakat melawan ancaman sosial yang nyata ketimbang oleh survei seismik yang masih penuh dengan asumsi dan spekulasi.
Penulis: LS
