SUMENEP, Portaljatim.net – Dalam forum dialog bersama kelompok masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap rencana pelaksanaan survei seismik di wilayah Kabupaten Sumenep, Bupati Achmad Fausi Wongsojudoh menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip transparansi. Ia menyampaikan kesediaannya menandatangani surat pernyataan maupun kesepakatan bersama sebagai bentuk jaminan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjawab keraguan publik atas kebijakan yang ditempuh. Selasa(22/10/2025)
Bupati yang hadir didampingi Kepala Bagian Perekonomian, memberikan penjelasan komprehensif mengenai apa itu survei seismik dan relevansinya dengan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam. Survei seismik, jelasnya, merupakan metode ilmiah non-destruktif yang berfungsi memetakan kondisi bawah permukaan bumi untuk mengetahui potensi energi, khususnya migas. Tahapan ini dipandang krusial karena menjadi dasar pengambilan kebijakan eksplorasi yang lebih akurat sekaligus meminimalisir risiko lingkungan.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa sistem pembagian hasil dari pemanfaatan sumber daya alam telah diatur secara ketat dalam undang-undang. Hal tersebut memastikan adanya kepastian hukum sekaligus jaminan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, DBH bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga wujud distribusi keadilan agar masyarakat daerah penghasil mendapatkan porsi yang proporsional dari kekayaan alamnya.
“Transparansi informasi dan partisipasi publik merupakan prasyarat utama. Tanpa itu, setiap kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam rawan menimbulkan kesalahpahaman dan krisis kepercayaan,” tegasnya.
Forum yang berlangsung terbuka itu bukan hanya menjadi ruang klarifikasi, tetapi juga sarana dialog dua arah. Pemerintah daerah berusaha mendengarkan pandangan kritis masyarakat, sekaligus menyampaikan kerangka regulasi yang mendasari setiap kebijakan. Harapannya, pertemuan semacam ini dapat melahirkan titik temu berupa pemahaman kolektif bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada prinsip keberlanjutan, regulasi yang jelas, dan orientasi pada kesejahteraan bersama.
Menariknya, forum tersebut juga diwarnai dukungan dari kalangan pemuda dan pelaku usaha. Irzin, seorang pengusaha muda asal Kepulauan Kangean yang turut hadir, menyatakan apresiasinya terhadap sikap Bupati. Dengan tersenyum ia menilai langkah yang ditempuh pemerintah daerah mencerminkan keseriusan untuk membawa Kangean menuju arah pembangunan yang lebih maju. “Keterbukaan seperti ini penting, karena masyarakat butuh kepastian bahwa kebijakan memang berorientasi pada kemajuan daerah, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Dengan dinamika yang muncul dalam forum ini, terlihat bahwa dialog publik dapat menjadi instrumen penting dalam mereduksi resistensi, membangun kesepahaman, serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah daerah.
Penulis: LS
