SUMENEP, Poortaljatim.net – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang seharusnya menjadi solusi peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Sapeken, justru menuai tanda tanya besar. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas, transparan, dan terperinci mengenai pelaksanaan program tersebut, terutama terkait jumlah total anggaran yang dialokasikan kepada penerima manfaat di wilayah kepulauan.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Faisal Islami Mahasiswa STKIP Sumenep secara langsung di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan. Banyak warga penerima bantuan yang mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran bantuan yang diterima. “Saya hanya diberi beberapa lembar papan, tapi tidak tahu berapa nilainya atau bantuan itu dari anggaran berapa,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya. Rabu (28/5/2025).
Menurutnya ada yang lebih mencengangkan lagi, saat dikonfirmasi kepada salah satu kepala desa, ia menyatakan tidak mengetahui adanya pelaksanaan program BSPS di desanya. “Selama ini saya tidak menerima informasi apapun terkait program BSPS. Saya juga tidak pernah dilibatkan,” ucapnya heran.
Faisal yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep, (HIMPASS) menyatakan keprihatinannya atas dugaan tidak transparannya pelaksanaan program tersebut. Ia menilai adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kami mendesak pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk segera membuka data secara terbuka dan melakukan audit secara menyeluruh terkait pelaksanaan program BSPS Kecamatan Sapeken. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah tetap terjaga,
Faisal juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan aparatur desa secara aktif dalam setiap tahapan program, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan tegasnya.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari instansi terkait guna memastikan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan dari program bantuan yang seharusnya menjadi hak warga kurang mampu ucapnya. (Liamsan)
