Kangean Sumenep, Portaljatim.net – Aktivis Daeng Sultan Bone menilai kelompok yang menolak kegiatan migas di Kepulauan Kangean keliru memahami perbedaan antara eksplorasi dan eksploitasi migas, termasuk dampak serta manfaat ekonominya bagi daerah.
“Mereka justru memelintir informasi agar aksinya diterima masyarakat. Bahkan mengaitkan isu migas dengan janji politik anggota dewan maupun bupati. Padahal keduanya hal yang berbeda,” ujar Daeng Sultan, Jumat(10/10/2025
Ia menegaskan, kegiatan migas memiliki landasan hukum yang jelas, mulai dari skema Dana Bagi Hasil (DBH), Participating Interest (PI) atau PMM, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang semuanya telah diatur dalam perundang-undangan.
Menurutnya, Bupati Sumenep bahkan memperjuangkan agar eksploitasi migas dilakukan secara onshore (darat) demi memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah. “Kalau dilakukan di darat, bagi hasilnya bisa mencapai 6 persen. Sedangkan offshore (laut) hanya 2 persen dan harus dibagi dengan 37 kabupaten/kota lain di Jawa Timur, seperti kasus di Pagerungan,” jelasnya.
Menanggapi tudingan yang menyebut Bupati dan Wakil Bupati tidak cerdas, Daeng Sultan menepis anggapan tersebut. “Justru Bupati adalah pemimpin cerdas. Buktinya beliau dipilih rakyat dan mampu memimpin daerah ini dengan visi yang jelas,” tegasnya.
Penulis: LS
