SUMENEP, Portaljatim.net – Kapal Perintis Tol Laut 91 yang melayani rute Kangean–Sapeken kembali menjadi sorotan publik. Kapal yang seharusnya menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat kepulauan tersebut diduga mengalami kelebihan muatan (overload). Ruang yang semestinya diperuntukkan bagi penumpang dilaporkan dipenuhi oleh barang bawaan dalam jumlah besar, sehingga penumpang tidak dapat duduk ataupun beristirahat dengan layak selama perjalanan yang memakan waktu hingga 12 jam. Sabtu(1/11/2025)
Salah satu penumpang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“Saya heran, kenapa kasur yang seharusnya untuk penumpang justru dipenuhi barang. Akibatnya kami tidak punya tempat untuk beristirahat. Perjalanan ini panjang, hampir setengah hari di laut. Rasanya seperti jadi patung,” ujarnya kepada awak media dengan nada kesal.
Kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat kenyamanan, tetapi juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Barang-barang yang ditumpuk di area penumpang berpotensi menghambat jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat di laut.
Menanggapi hal tersebut, aktivis kepulauan sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Daeng H. Sultan yang kebetulan berada di atas kapal tersebut, langsung menemui nahkoda untuk meminta penjelasan. Menurutnya, situasi seperti ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan transportasi laut perintis yang didanai oleh negara.
“Saya sudah berbicara langsung dengan nahkoda kapal. Beliau mengatakan akan menata ulang muatan, namun hingga kapal tiba di Kangean, kondisi masih sama. Penumpang tetap berdesakan,” ujarnya.
Daeng menegaskan bahwa kenyamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan kapal perintis.
“Kapal perintis dibangun untuk melayani masyarakat, bukan untuk memuat sebanyak mungkin barang. Prinsip pelayanan publik harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Daeng mengaku telah menyampaikan laporan kepada pihak Syahbandar melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Pihaknya melalui LSM yang dipimpin berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar dilakukan evaluasi terhadap pengawasan operasional kapal perintis di wilayah kepulauan Sumenep. Ia menilai, kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan lapangan serta minimnya kepedulian terhadap standar pelayanan publik di sektor transportasi laut.
Menurut Daeng, keberadaan kapal perintis seharusnya menjadi solusi transportasi bagi masyarakat kepulauan yang bergantung sepenuhnya pada jalur laut untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Namun, jika pelayanan justru diwarnai praktik kelebihan muatan, maka tujuan utama program Tol Laut akan kehilangan esensinya sebagai sarana pemerataan akses dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami berharap Kementerian Perhubungan segera meninjau ulang mekanisme pengawasan serta pengelolaan muatan kapal perintis, khususnya di jalur Kangean–Sapeken. Jangan menunggu korban baru bertindak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak operator kapal maupun instansi terkait mengenai dugaan kelebihan muatan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera menindaklanjuti laporan ini agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut tetap terjamin.
Pewartaa: LS
