SUMENEP, Portaljatim.net – Fenomena empati sosial yang muncul dari sebuah komunitas mobil di Kabupaten Sumenep memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat solidaritas warga dengan respons institusi resmi. Ironisnya, inisiatif warga yang berbasis hobi mampu menumbuhkan kepedulian nyata terhadap sesama, sementara lembaga yang secara struktural memiliki mandat sosial kerap absen atau menunjukkan praktik diskriminatif. Sabtu (13/09/2026).
Pertanyaan kritis pun muncul di ruang publik: “Sekelas Desa dan Pemkab, masa tega?” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan kekecewaan kolektif atas lemahnya keberpihakan aparatur pemerintah terhadap kelompok rentan. Kritik tajam juga dialamatkan kepada Baznas dan Dinas Sosial, yang dianggap belum menjalankan peran secara adil dan menyeluruh.
Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Aktifis Muda, Amin, “Jangan hanya kau berikan program itu kepada orang terdekatnya saja.” Pernyataan tersebut merefleksikan keresahan tentang praktik distribusi bantuan yang dianggap tidak transparan dan berpotensi melanggengkan ketidakadilan sosial.
Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah, bahwa legitimasi institusi bukan hanya dibangun melalui regulasi, tetapi juga melalui kepekaan moral dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi. (Taem/LS)
