SUMENEP, Portaljatim.net – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumenep, Tatang, menyoroti maraknya budaya korupsi di Indonesia yang menurutnya masih terus mengakar sejak era Orde Baru hingga sekarang. Ia menilai praktik korupsi justru semakin berani dan kini bukan lagi sebatas miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai triliunan. Senin (25/08/2025).
“Bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera kalau setiap turunnya proyek dari pusat ke daerah justru terjadi praktik saling sandera. Dari menteri ke gubernur, lalu ke bupati, semuanya sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Angka-angka proyek sejak dari pusat saja sudah tidak ikhlas dibagikan untuk masyarakat,” ujar Tatang.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena Indonesia terlalu lama dijajah dan kemudian terbiasa dengan budaya korupsi. Banyak pejabat lebih mementingkan memperkaya diri sendiri, menimbun harta, dan hidup glamor dibanding mengutamakan kepentingan rakyat. “Upeti, nepotisme, dan sebagainya masih menjadi masalah serius. Bahkan pasal 33 UUD 1945 pun belum pernah direvisi, sehingga persoalan ini makin kompleks,” tambahnya.
Tatang juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih tegas dan independen. Ia menilai inspektorat kabupaten seharusnya tidak hanya menjadi alat pembinaan internal, tetapi harus di-drop ke inspektorat provinsi, lalu diawasi langsung oleh BPKP. “Pengawasan berlapis ini sangat penting, termasuk waskat (pengawasan melekat),” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebesar apapun gaji yang diterima, semestinya disyukuri dengan tetap menjaga integritas dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertanggung jawab. Tatang menilai mutasi pejabat yang tidak sesuai mekanisme juga sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kerawanan penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk itu, ia berharap seluruh masyarakat ikut mengawasi setiap proyek pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (LIAMSAN)
