SUMENEP, Portaljatim.net – Kehadiran AKBP Rivanda, S.I.K., sebagai Kapolres Sumenep yang baru sejak Selasa (15/4/2025) disambut dengan penuh ekspektasi publik. Namun, belum sempat mengatur strategi jangka panjang, ancaman nyata langsung menguji nyali dan integritasnya: Pulau Masalembu kini diduga kuat telah berubah menjadi zona merah peredaran narkoba.
Bukan sekadar isu liar. Pengacara Nasional, ABD Rahman Suhu, S.H., M.H., menyuarakan secara terbuka kekecewaan dan kekhawatiran atas minimnya langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani maraknya transaksi barang haram di wilayah kepulauan itu.
“Masalembu hari ini seperti pasar bebas narkoba. Transaksi narkotika dilakukan secara terang-terangan, bahkan hanya selemparan batu dari kantor Polsek. Kurang dari 60 meter jaraknya. Ini bukan lagi kelemahan pengawasan, ini pembiaran,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Rahman menyebut kondisi tersebut sebagai tamparan keras bagi institusi Polri, khususnya jajaran Polres Sumenep. Menurutnya, bandar dan pengedar seolah kebal hukum dan merasa tak perlu sembunyi. Situasi ini, lanjutnya, menandakan bahwa hukum telah tumpul di wilayah terpencil — tempat yang mestinya justru menjadi fokus perhatian negara.
“Ini bukan sekadar kelengahan. Kalau ada transaksi narkoba yang terus terjadi di dekat markas polisi, publik bisa menafsirkan bahwa ada pembiaran sistematis. Atau lebih parah lagi: pembiaran yang disengaja,” ujarnya dengan nada geram.
Pulau Masalembu, salah satu titik terluar Kabupaten Sumenep, selama ini memang dikenal terpinggirkan dari perhatian aparat. Lokasi yang jauh, akses yang sulit, dan kontrol pusat yang minim menjadikannya lahan subur bagi peredaran gelap narkotika. Dan kini, kata Rahman, kerusakan moral generasi muda di wilayah tersebut sudah berada di titik kritis.
Ia pun mendesak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang fokus menangani pemberantasan narkoba di wilayah kepulauan.
“Masalembu ini bisa jadi contoh buruk tentang bagaimana negara gagal hadir di wilayah pinggiran. Kalau ini tidak segera diintervensi langsung oleh Mabes Polri, maka bukan hanya Masalembu yang rusak, tapi martabat institusi kepolisian juga akan ikut runtuh di mata publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyindir bahwa jika tidak ada gebrakan dari Kapolres baru, maka “kapal komando” yang dibawanya akan karam sebelum berlayar jauh.
“Saya tantang Kapolres Sumenep untuk turun langsung ke Masalembu. Jangan hanya duduk di ruang rapat. Lihat sendiri fakta di lapangan. Jika perlu, bersihkan dari atas ke bawah,” tukasnya.
Kini, sorotan publik bukan lagi tentang seremoni penyambutan, melainkan aksi nyata. Masalembu bukan hanya menguji kemampuan teknis AKBP Rivanda, tapi juga menyentuh integritas dan keberanian moralnya sebagai penegak hukum.
Apakah Kapolres baru berani memutus mata rantai mafia narkoba yang telah mengakar di kepulauan? Atau justru memilih membiarkan Masalembu tenggelam dalam kubangan narkotika yang kian menggerogoti masa depan anak bangsa?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi catatan sejarah, bukan hanya bagi wilayah hukum Sumenep, tetapi juga bagi wajah Polri di mata rakyat.
(Liamsan)
