Berita

Warga Kepulauan Kangean Desak Perbaikan Jalan Rusak Kalinganyar–Pajennangger

62
×

Warga Kepulauan Kangean Desak Perbaikan Jalan Rusak Kalinganyar–Pajennangger

Sebarkan artikel ini
5738bf56 61ef 420e 879c bcf235c30889
Gambar: Ibu - ibu saat melintasi jalan rusak

SUMENEP, Portaljatim.net – Sejumlah warga, khususnya kaum ibu di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, menyuarakan aspirasi dan tuntutan atas kondisi infrastruktur jalan poros Kalinganyar–Pajennangger yang dinilai sudah rusak berat dan tidak layak dilalui. Kamis (3/7/2025).

Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp, tampak sekelompok ibu-ibu melakukan aksi spontan di lokasi jalan rusak. Dengan suara lantang dan penuh emosi, mereka mendesak pemerintah daerah dan secara khusus anggota legislatif yang baru terpilih dari daerah pemilihan setempat agar segera turun tangan melakukan perbaikan.

Baca Juga :  Bantuan Air Bersih Didistribusikan Untuk Warga

“Sudah bertahun-tahun kami melewati jalan ini dalam kondisi memprihatinkan. Mana janji-janji saat kampanye? Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata!” seru salah seorang warga dalam orasinya.

Kondisi jalan yang berlubang, becek, dan tergenang air disebut sangat mengganggu aktivitas harian warga, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama anak-anak dan pengendara roda dua. Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat untuk ke pasar, sekolah, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lainnya.

Warga menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk aspirasi dan seruan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat di daerah kepulauan. Mereka juga berharap agar program pembangunan ke depan lebih berpihak pada daerah terpencil dan terluar.

Baca Juga :  Pengurus Pakar Sakera Berikan Santunan Kepada Keluarga Korban Tertimpa Robohnya Tembok Stad Caraion Giling

Dengan adanya pernyataan ini, masyarakat Kangean berharap pihak terkait, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Pekerjaan Umum, hingga wakil rakyat di DPRD, dapat merespons cepat dan merealisasikan perbaikan infrastruktur demi keadilan dan pemerataan pembangunan di daerah kepulauan.
(Liamsan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *